Senator PFM Mendorong Pemekaran 4 Kabupaten Baru di Provinsi PBD
Senator Asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor
PBDNEWS.COM, JAKARTA – FORKORNAS PPDOB Se-Indonesia melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI untuk memperjuangkan pemekaran beberapa Kabupaten/Kota demi kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia serta sarana prasarana masyarakat di setiap daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Audiensi tersebut dilaksanakan di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senin (9/12/2024).
Senator Paul Finsen Mayor, S.IP., CM. NNLP mengatakan FORKORNAS PPDOB SE-INDONESIA ( Forum Komunikasi Nasional Panitia Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia) dibentuk sejak tahun 2016.
“Setelah perjuangan masing-masing daerah tidak mendapat perhatian pemerintah. Pembentukan Wadah ini diinisiasi oleh para pejuang pemekaran dan difasilitasi oleh Komite I DPD RI,” kata Paul Finsen Mayor.
PFM sapaan akrab Paul Finsen Mayor menjelaskan untuk wilayah Tanah Papua ( 6 Provinsi di Tanah Papua) sudah ada moratorium pemekaran wilayah jadi kita bisa mendorong pemekaran beberapa kabupaten. Terutama di Provinsi Papua Barat Daya bisa didorong 4 Pemekaran Kabupaten Baru antara Lain : Kabupaten Raja Ampat Utara, Kabupaten Raja Ampat Selatan, Kabupaten Malamoi dan Kabupaten IMEKKO.
Pemekaran ini lagi-lagi kata PFM untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia disetiap wilayah ini. Sesungguhnya ini dapat dimekarkan lebih dulu untuk beberapa tahun kedepan sehingga perhatian pemerintah pusat ke daerah pemekaran baru lebih efektif efisien.
Menurutnya, Sesuai dengan kebutuhan daerah dan rentang pelayanan pemerintah maka perlu dilakukan pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.
Dijelaskan pria yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay bahwa pemekaran beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi satu kebutuhan daerah dan secara nasional penting untuk mempercepat percepatan pembangunan sarana prasarana dan pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM).
“Demi kepentingan Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia dari sisi pendidikan mulai dari Pendidikan anak usia dini ( PAUD ) Sampai dengan pendidikan tinggi,” ujar PFM.
Ia menyebut, Moratorium pemekaran Kabupaten di Papua Barat Daya sudah dibuka oleh Bapak Ir. Joko Widodo Mantan Presiden RI yang sampai hari ini belum dicabut artinya Pemekaran Kabupaten diseluruh Provinsi di Tanah Papua bisa dilakukan untuk kepentingan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan, sarana prasarana transportasi umum dan pembangunan sumber daya manusia.
Dengan demikian demi kepentingan politik masyarakat di setiap wilayah di Tanah Papua mari kita dukung demi pembangunan sumber daya manusia.
About Author
