Pembagian Dapil di Papua Barat Daya Tuai Pro dan Kontra
![](https://i0.wp.com/pbdnews.com/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-19.55.55.jpeg?fit=1200%2C675&ssl=1)
uji publik rancangan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya dalam Pemilu 2024. (Foto"Mega/TN)
![Loading](https://i0.wp.com/pbdnews.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&ssl=1)
PBDNEWS.COM, SORONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya melakukan uji publik rancangan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya dalam Pemilu 2024, Jumat (20/1/2023).
Ujji publik itu melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah hingga partai politik (parpol) bertempat di Vega Hotel Sorong.
“Untuk hasilnya kami mempresentasikan Dapil Papua Barat Daya berdasarkan lampiran Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), di mana dalam Perppu tersebut terdapat enam Dapil untuk Papua Barat Daya”ujar Pelaksana Tugas KPU Papua Barat Daya, Fatmawati.
Sejauh ini, kata Fatmawati, pihanya banyak menerima masukan untuk melihat kembali Dapil Kabupaten Maybrat yang digabung dengan Kabupaten Tambrauw.
Di mana banyak yang meminta untuk menggabungkan Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrauw bergabung dengan Kabupaten Sorong.
“Mereka tidak ingin Maybrat bergabung dengan Tambrauw salah satunya adalah secara kultur berbeda dan jarak kedua wilahyah yang cukup jauh. Apalagi dari Maybrat ke Tambrauw harus ke kota Sorong dulu lalu ke Tambrauw begitu sebaliknya. Menurut teman-teman parpol dan tokoh masyarakat itu menyulitkan akses mereka. Begitu juga mengapa ada yang meminta Tambrauw bergabung dengan Kabupaten Sorong karena lebih dekat dan secara kultur hampir sama,”jelas Fatmawati.
kendati demkian, terhadap rancangan ini yang menetapkan keputusan berada di tangan KPU RI untuk digunakan pada Pemilu 2024 mendatang.
“Tentu aspirasi itu semua kami catat karena ini uji publik, dengan semua alasan-alasannya nanti kami sampaikan kepada pimpinan,”ucap Fatmawati.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Partai Golkar Papua Barat Daya ,Yan Piter Bosawer memberikan apresiasi kepada KPU Papua Barat Daya yang telah melakukan uji publik rancangan Dapil sehingga menghasilkan Dapil yang ideal untuk Papua Barat Daya.
“Kalau kita lihat uji publik yang dilakukan oleh KPU itu adalah hal yang wajar karena seluruh Indonesia juga melakukan seperti itu. Memang banyak usulan-usulan yang disampaikan, tapi usulan masih ditampung oleh KPU untuk kemudian di bawa ke pusat. Ini suatu hal yang kami apresiasi dari KPU,”pungkasnya.