MPR RI For Papua Lapor LNG Tangguh ke Bamsoet, Termasuk PT Gag Nikel R4

PBDNEWS.COM, JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota MPR RI Papua (MPR RI For Papua) yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD Dapil Papua dan Papua Barat menemui sekaligus menyerahkan laporan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Papua kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dua diantaranya pengoperasian proyek Tangguh LNG Teluk Bintuni dan PT Gag Nikel Raja Ampat yang telah berjalan sekian Tahun di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat PBD.

Ditenggarai, BP Tangguh tidak perna mempublikasikan secara transparan sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan. Hal ini bertentangan dengan pasal 74 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur persoalan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.

Dari laporan anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, BP Tangguh menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR dengan kalimat “BP dengan dukungan SKK Migas atau BP dengan dukungan pemerintah”. Frasa ini mengindikasikan sumber dana CSR perusahan berasal dari cost recovery yang justru bisa mengurangi penerimaan negara dan dana bagi hasil Migas daerah. Padahal dana CSR seharusnya berasal dari keuntungan BP Tangguh, bukan berasal dari cost recovery.

“Permasalahan BP Tangguh ini pada beberapa bulan lalu juga sudah di sampaikan oleh masyarakat adat setempat kepada Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Saya bersama jajaran MPR RI For Papua akan mengagendakan kunjungan kerja ke BP Tangguh Teluk Bintuni untuk bertemu berbagai pihak terkait. Khususnya bertemu masyarakat di sekitar ring satu perusahan, mengingat mereka merupakan pihak yang wajib menikmati CSR dari BP Tangguh,” ujar Bamsoet usai menerima MPR RI For Papua di Jakarta, Rabu (23/08/2023).

Jajaran MPR RI For Papua yang hadir antara lain, Ketua Yoris Raweyai (DPD RI Dapil Papua), Sekretaris Filep Wamafma (DPD RI Dapil Papua Barat), Yance Samonsabra (DPD RI Dapil Papua Barat), Sanusi Rahaningmas (DPD RI Dapil Papua Barat), serta Robert J Kardinal (DPR RI Dapil Papua Barat).

Ketua DPRI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, jika dugaan terhadap BP Tangguh semakin kuat terkait tidak mengeluarkan CSR secara benar dari keuntungan perusahan melainkan justru memanfaatkan dana cost recovery, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa masuk melakukan audit investigasi terhadap SKK Migas untuk menemukan ada tidaknya pembebanan biaya yang seharusnya tidak masuk dalam cost recovery yang merugikan negara.

Ketidakpatuhan berbagai perusahan menjalankan CSR juga terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, sangat penting kehadiran UU yang mengatur secara khusus tentang CSR. Sehingga ketentuan CSR bisa di atur lebih jelas dan komperhensif, tidak lagi tergabung dengan UU Perseroan Terbatas.

“Terlebih setiap tahun diperkirakan terdapat RP 10 hingga 20 triliun dana CSR yang tidak dikelola dengan maksimal. Karena itu di perlukan peraturan dengan level undang-undang untuk merubah paradigma perusahan agar jangan memandang CSR sebagai beban , melainkan sebagai wujud memperkuat kemitraan antara perusahan, pemerintah dan masyarakat. sehingga bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, meringankan beban pembangunan pemerintah, serta memperkuat investasi sosial dan ekonomi perusahan yang bersangkutan,” l, jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain CSR BP Tangguh, jajaran MPR RI For Papua juga melaporkan berbagai dinamika lainnya yang terjadi di Papua. Antara lain, pengoperasian beberapa kebun sawit yang tidak jelas kontribusinya terhadap masyarakat setempat, hingga persoalan Ulayat beberapa suku di Pulau Gag terkait pengoperasian tambang nikel PT Gag Nikel “Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam majukan Papua.

MPR RI melalui MPR RI For Papua yang diisi pada anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua dan Papua Barat siap mendukung Pemerintah Pusat dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Sehingga masyarakat Papua semakin damai, maju dan sejahtera,” pungkas Bamsoet.