Pemerintah Dinilai Abaikan Keadilan Terhadap Penerimaan Guru P3K Di Tanah Papua
Anggota DPRD Kota Sorong, Syafrudin Sabonama, Foto IST/PBD
PBDNEWS.COM, SORONG – Penerimaan Guru P3K telah dibuka secara serentak pada Tanggal 17 – 3 Oktober 2023 lalu. Penerimaan Guru P3K di peruntukan hanya untuk sekolah berstatus negeri.
Menanggapi ketidakadilan dalam proses penerimaan Guru P3K di Provinsi Papua pada umumnya. Anggota DPRD Kota Sorong Syafrudin Sabonama usai bertemu dengan salah satu Guru honorer SD YPK Elim Malanu Kota Sorong yang sudah 12 Tahun mengabadikan dirinya demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Setelah di konfirmasi dengan pemerintah setempat memang benar bahwa penerimaan Guru P3K Tahun 2023 hanya diperuntukan untuk sekolah berstatus negeri.
Dalam unggahan media sosial pribadi milik Anggota DPRD Kota Sorong itu, ia menyatakan kehadiran Sekolah Yayasan baik YPK, Yapis, hingga YPPK di tanah Papua telah berkontribusi nyata membangun sumber daya manusia Papua sesuai Papua bergabung ke NKRI.
“Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPK), adalah perintis pendidikan di awal awal Republik Indonesia memberantas buta baca dan tulis di Tanah Papua tak lama setelah Papua digabungkan ke Republik ini,” Tulis Syafrudin Sabonama.
Usai mendapatkan informasi secara jelas dari pemerintah setempat bahwa penerimaan Guru P3K tahun 2023 dikhususkan hanya untuk sekolah berstatus negeri, pihaknya segera melaporkan hal tersebut kepada pimpinan DPRD Kota Sorong agar segera dilakukan rapat kordinasi bersama pimpinan yayasan di Kota Sorong. Langkah selanjutnya Kata Syafrudin, akan bertemu dan bertatap muka langsung dengan Kementrian Pendidikan di Jakarta.
“Kami akan melapor ke Ketua Komisi 1 dan Pimpinan Dewan untuk dilakukan rapat dengan semua pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan, agar bisa bertemu Kementerian Pendidikan di Jakarta,” ujar Pak Sabon, panggilan akrab Syafrudin Sabonama, Pria asal NTT kelahiran HBM Sorong Papua itu.
Lahir di Kota Sorong Tanah Papua menurutnya, kehadiran Lembaga penyelenggara pendidikan swasta ini bersinergi dengan sekolah negeri yang ketika itu masih satu dua di tanah ini.
Maka keberadaan Yayasan (YPK, Yapis dan YPPK) berkontribusi membangun sumber daya manusia di Tanah Papua, maka sudah selayaknya mereka (Guru YPK, Yapis dan YPPK) harus mendapat tempat yang layak.
“Hari ini, sekolah swasta banyak yang mengambil peran bahu membahu menuntaskan janji Republik ini pada rakyatnya : Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.,” kata Syafruddin Sabonama.
About Author
