DPRP Papua Barat Kritik Pj Papua Barat soal Jatah Plt OPD

PBDNEWS.COM, SORONG – Bagi-bagi jatah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah provinsi Papua Barat Daya mendapat keritik pedas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 daerah pemilihan Kota Sorong Abner JItmau,S.Sos.,M.M.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kota Sorong, Papua Barat Daya Ketua fraksi PDIP DPR Papua Barat Abner Jitmau menyarankan agar Penjabat Gubernur Dr Muhammad Musa’ad,M,Si pertimbangkan asas keseimbangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk mengisi jabatan 22 OPD dalam kabinet kerja Papua Barat Daya.

“Saya menyarankan agar Pj Gubernur harus perhatikan asas keseimbangan dalam memilih pelaksanaan tugas (Plt) OPD nanti,” ungkap Abner Jitmau kepada media ini di Sorong, Jumat (6/2/2023).

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong periode 2009-2014 itu menegaskan bahwa pengisian jabatan OPD di pemerintah Papua Barat Daya harus mengunakan perhitungan 70 dan 30 persen. Artinya, 70 persen harus dari orang asli Papua (OAP) dan 30 persen untuk non OAP. kemudian jabatan strategis seperti badan kepegawaian daerah (BKD), BPKAD, Kesbangpol, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus dipertimbangkan agar dijabat OAP.

“Jabatan strategis itu harus diisi oleh OAP. Karena provinsi ini hadir karena ada orang yang berjuang, Perjuangan provinsi ini bukan main-main banyak orang mati. Ada anak-anak dari pejuang ini yang punya jabatan jadi Pj Gubernur pertimbangkan itu,” ujarnya.

Ketua harian Banggar DPR Papua Barat itu sangat mendukung kehadiran Penjabat Gubernur dalam melaksanakan tugas selama satu tahun sesuai SK tapi, sambungnya, kebijakan dan keputusan yang diambil tidak sesuai kepentingan masyarakat maka pihaknya tidak akan diam dan pasti mengambil tindakan.

Mantan aktivis GMKI yang sudah 20 tahun sebagai wakil rakyat itu pihaknya harus intrupsi, protes dan harus memberikan masukan kepada Penjabat Gubernur karena pertemuan saat pesta rakyat di kompleks Yohan, sudah sampaikan tidak punya kepentingan politik di Provinsi Papua Barat Daya.

“Apalagi ditambah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sehingga kami perlu ingatkan hal itu kepada Saudara Pj Gubernur Papua Barat Daya karena itu pengisian jabatan OPD ini sudah ada pihak lain yang mengintervensi, jika ada kepentingan oknum-oknum tertentu yang masuk untuk mengintervensi Penjabat Gubernur maka Saudara Pj Gubernur harus hati-hati mengambil kebijakan dan keputusan soal pengisian OPD, jika tidak, maka masyarakat tidak akan segan-segan untuk turun demo dan palang kantor,” ucap Anggota DPR Papua Barat dua periode itu.

“Nanti masyarakat buat begitu dibilang orang Papua kacok. Padahal orang Papua tidak kacok yang kacok itu pemimpin yang ditunjuk dari pusat,” pungkasnya.

Kata Abner kalau Pj Gubernur merasa dirinya orang asli Papua maka perlu tahu adat dan budaya orang Papua, Olehnya itu Pj Gubernur Muhammad Musa’ad perlu pertimbangan nama-nama yaitu Gamar, Rahman, Anhar dan Harjito dengan baik dalam menetapkan jabatan di Papua Barat Daya ini.

“Pj Gubernur Papua Barat Daya harus pikir baik-baik dan pertimbangkan baik-baik nama-nama ini, Jangan hanya dengan bahasa bagus datang merayu terus ditetapkan mereka dalam suatu posisi. Ini masalah,” ucapnya.

Pj Gubernur, lanjutnya, harus melihat persoalan ini sesuai dengan undang-undang otonomi khusus (Otsus) dimana, Penjabat Gubernur harus mempertimbangkan dan menerima masukan dari orang lain. “Agar pondasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.