APMS Klaim Kemendagri Coret Nama Yan Piet Mosso dari Pj Bupati Sorong

PBDNEWS.COM, JAKARTA – Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) optimistis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan pengganti pelaksana jabatan Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Soalnya, warga Sorong menginginkan figur pemimpin baru yang lebih mendengarkan aspirasi masyarakat luas.

Dilansir dari Teropongnews.com Koordinator APMS, Ari Syahputra menjelaskan pengganti Yan Piet Mosso haruslah figur yang melayani kepentingan rakyat. Juga menjaga kondisi wilayah Sorong yang lebih kondusif jelang penyelenggaraan Pilpres 2024 mendatang.

“Begitu banyak aspirasi warga Sorong yang menginginkan pembaruan dan keadilan. Tentu Pj bupati harus menampung dan mewujudkannya,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/8/2023).

APMS mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso dalam daftar calon Penjabat (Pj) Bupati Sorong. APMS mengklaim Kemendagri mempertimbangkan banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan buruknya transparansi pengelolaan anggaran dan rendahnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Pj Yan Piet Mosso.

“Kami menerima kabar A1 bahwa Yan Piet Mosso dicoret alias tidak akan diperpanjang kembali sebagai Pj Bupati Sorong. Kami tentu mengapresiasi kabar baik ini dan memberi dukungan kepada Kemendagri untuk tidak memilih kembali Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong,” kata Ari

Ari pun menegaskan sikap lembaganya yang menginginkan Yan Piet Mosso tidak lagi menjadi Pj Bupati Sorong. Ari beralasan Mosso telah gagal menjalankan amanat untuk melayani hak-hak dan kepentingan rakyat Sorong secara baik. Menurut aktivis PMII ini, Mosso tidak mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sorong.

“Apakah kita semua bisa menutup mata? Di era Mosso, hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan rakyat Sorong belum terpenuhi dengan baik. APMS dan masyarakat Sorong takkan tinggal diam melihat angka prevalensi stunting yang masih tinggi, jalan Sorong yang rusak dan persoalan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong yang mangkrak,” sambungnya.

Ari juga menyoal orientasi penggunaan anggaran semasa Pj Yan Piet Mosso yang tidak bersandar pada kepentingan masyarakat. Misalnya soal pembelian mobil dinas pribadi Pj Bupati Sorong yang lebih didahulukan dari mobil damkar yang dibutuhkan masyarakat.

Ari menyebut Yan Piet Mosso tidak memiliki empati dan keberpihakan dengan kepentingan publik karena tak mengutamakan pembelian armada damkar.

“APMS mewakili suara dan kepentingan rakyat Kabupaten Sorong yang berharap mobil Damkar lebih prioritas disediakan ketimbang mobil baru untuk keperluan Pj Bupati,” tegas dia.

Ari percaya Kemendagri akan mendengarkan aspirasi APMS dan masyarakat Sorong yang kecewa dengan kepemimpinan Yan Piet Mosso.