Oknum DPRK Raja Ampat Diduga Terlibat Kongkalingkong Terkait Persoalan di Kampung Wejim Timur

Bersama kedua rekannya  kepada media ini Selasa, 14/11/2023 mengatakan pihaknya sangat mendukung kinerja dari Inspektorat yang telah merilis hasil laporan pemeriksaan tentang temuan penyalahgunaan anggaran desa yang dilakukan oleh oknum kepala Kampung di Kampung Wejim Timur Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat

Yang sangat disayangkan menurut Mikha bahwa Plt DPMK tidak mendukung hasil temuan tersebut.

” Siapapun dia, mau pejabat ka, kalau menyimpang dari aturan dan lakukan korupsi, kami siap sebagai garda depan” Tegasnya

Kemudian yang sesalkan lagi lanjut Mihka ada oknum DPRK Raja Ampat dari Fraksi Golkar, yang menelepon ke Kabag Hukum untuk membatalkan SK Bupati untuk penunjukan Plt Kepala Kampung Wejim Timur

“Kok bisa yah. Padahal yang bersangkutan adalah seorang pejabat yang tahu betul aturan pemerintahan, mestinya mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, bukan sebaliknya” Tukasnya

Dengan kondisi ini, kami sebagai masyarakat merasa ada ketidakberesan dalam DPR Itu sendiri. dan  sama sekali tidak ada kinerja DPR terhadap masyarakat. Pungkasnya

Sementara itu Jarden Dasnarebo.S.H tim kuasa hukum dari LBH Gerimis mengatakan ada informasi yang didapatkan dari masyarakat Wejim Timur bahwa ada salah satu oknum anggota DPR Raja Ampat dari Fraksi Golkar yang juga ikut dalam permainan dan diduga lakukan Korupsi dana desa, sesuai hasil temuan dari Inspektorat. Ujarnya

Seharunya DPR memihak kepada rakyat karena yang memilih adalah rakyat bukan sebaliknya.

Nah terkait dengan anggaran dana Desa tahun 2022.  ketika Oknum anggota DPRD ini salah melangkah, maka kami akan membuat laporan polisi dan mengirim surat ke mahkamah partai dalam hal ini DPD dan juga DPP partai Golkar sehingga oknum DPR ini bekerja sesuai tupoksi. Tandasnya sembari menambahkan kami juga menduga anggaran dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak di anggarkan begitupun tahun 2023 kami juga berpikir demikian. Kenapa diduga, karena dibalik itu ada oknum-oknum yang bermain di dalam

Sementara itu ditempat yang sama Benyamin Warikar, SH mengatakan pihaknya selaku kuasa hukum yang mendapat pengaduan dari masyarakat Wejim Timur. Melihat persoalan ini telah mencederai masyarakat di Kampung Wejim

” Saya selalu kuasa hukum yang mendapat pengaduan dari masyarakat. Melihat temuan Laporan hasil pemeriksaan( LHP) dari Inspektorat tahun 2022 akan tetap mendukungnya sebagai praktisi hukum, karena tindak pidana Korupsi sudah menjadi tanggung jawab moral kami untuk mengungkapnya ini” tegas Benyamin

Pihaknya juga berharap kepada dinas DPMK untuk tidak ikut serta dalam praktik-praktik Kongkalingkong untuk mendukung atau menghalang-halangi proses penegakan hukum di Kabupaten Raja Ampat menyangkut hasil temuan inspektorat.

Untuk itu kami berharap kepada dewan perwakilan rakyat Kabupaten Raja Ampat yakni Oknum DPR dari Fraksi Golkar agar melakukan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, dimana ada fungsi Budjeting, kontrol dan pengawasan harus dipakai sesuai mekanisme hukum yang ada di Dewan. Pungkasnya

Karena lanjut Benyamin bahwa pihaknya tidak akan diam namun tetap akan tegak lurus, karena hukum adalah konsukwensi dalam sebuah negara hukum, dan kami akan tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian disatu sisi, uang yang di kongkalingkong itu merupakan uang masyarakat Wejim Timur yang seharusnya ada pertanggungjawabannya per-tahun.

Oleh sebab  itu sekali lagi  kami berharap dinas DPMK dan Oknum Anggota DPRK Raja Ampat  dari Fraksi Golkar untuk tidak kongkalingkong dengan persoalan ini, karena kami akan lapor ini sampai ke tingkat pusat. Tegas Benyamin 

Sementara itu Oknum DPRK Raja Ampat yang di Komfirmasi media ini melalui sambungan telpon/HP mengatakan tidak tahu persoalan itu

” Ade. Kaka tidak tahu persoalan itu, kakak sementara di Misool”. Ujarnya

About Author

Isak Sorry

See author's posts