Insiden Kaburnya Puluhan Napi Lapas Sorong, Pj Gubernur PBD Rencanakan Master Plan Pengembangan Lapas

0

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad didampingi Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto bersama rombongan saat mengunjungi Lapas Kelas II B Sorong, Selasa (9/01/2024), Foto IST/PBD

Loading

PBDNEWS.COM, SORONG – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad didampingi Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, Kakawanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman dan Pejabat Ditjen Pemasyarakatan berkunjung ke Lapas Kelas II B Sorong, Selasa (9/01/2024.

Kedatangan Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad dan rombongan ke Lapas Kelas II B Sorong pasca insiden kaburnya 53 Narapidana pada Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 10:00 WIT. Hingga kini, pihak kepolisian masih memburu para napi kabur. Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur Provinsi termuda itu berencana akan memulai master plan pengembangan Lapas Kelas II B Sorong

Usai kunjungan, Muhammad Musa’ad mengatakan bahwa kedatangannya ke Lapas Kelas II B Sorong untuk bertemu dengan petugas Lapas dan juga warga binaan.

“Tadi saya bertemu warga binaan dan memberi motivasi kepada mereka. Intinya bahwa tidak ada yang mengharapkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi tidak ada manusia satupun yang ingin berbuat hal-hal yang tidak sesuai aturan hukum dan juga kaidah-kaidah yang ada di negara ini, jadi anggap ini suatu kecelakaan. Kita harapkan ini mereka jadikan proses pembelajaran untuk lebih baik lagi seusai dari sini, “jelas Musa’ad.

Selain itu, Musa’ad juga mengunjungi beberapa tempat dan melihat secara langsung kondisi Lapas.

“Ada beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti. Pertama kita harus memikirkan dan merencanakan untuk ada relokasi Lapas. Di sini tidak cocok untuk lapas, kita harus cari tempat yang lebih baik yang lebih luas, sehingga itu menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah untuk menyiapkan lahannya,”katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan merencanakan master plan untuk pengembangan lapas agar tidak over kapasitas.

Harus ada lapas terpisah bagi perempuan, anak, dan juga narkoba. Mengingat, Papua Barat Daya merupakan provinsi baru sehingga

“Jadi kita akan tindaklanjuti itu, karena tidak hanya lapas seperti ini saja, kita juga butuh lapas perempuan yang terpisah, begitu juga lapas anak yang terpisah, dan narkoba. Oleh karena itu kita mulai rencanakan master plan untuk pengembangan lapas kelas II yang ada ini untuk pengembangan lebih lanjut, “terangnya.

Musa’ad juga menambahkan, bahwa pemprov Papua Barat Daya akan menindaklanjuti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di di dalam lapas seperti fasilitas dapur, makan dan minum, fasilitas keterampilan maupun belajar bagi warga binaan dan juga fasilitas untuk hiburan musik.

Selain itu, Pemprov juga akan memfasilitasi warga binaan yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya seusai menjalani masa hukumannya, agar ke depan mereka bisa mudah mendapatkan pekerjaan.

Musa’ad berpesan kepada masyarakat agar tidak menstigma negatif warga binaan yang sudah menyelesaikan hukumannya dan menerima mereka dengan baik.

“Jangan dihakimi lagi, karena dia sudah menjalani hukuman. Terima mereka sebagai bagian dari warga negara kita, jangan distigma bahwa setiap bekas napi, ini bisa menimbulkan dia melakukan kejahatan yang sama akibat frustasi dengan stigma yang diberikan masyarakat, “imbaunya.

About Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *