KPK RI Didesak Lakukan Audit LHKPN Terhadap Bacakada di Provinsi Papua Barat Daya
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan Metemani Kokoda Bersatu (FKIMB) Provinsi Papua Barat Daya, Ferry Onim, Foto IST/PBD
PBDNEWS.COM, SORONG – Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan Metemani Kokoda Bersatu (FKIMB) Provinsi Papua Barat Daya mendesak KPK RI mengaudit Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eksekutif dan Legislatif yang akan maju dalam bursa pencalonan Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat Daya.
Desakan ini disampaikan Ketua FKIMB PBD Ferry Onim, Ia mengatakan langkah ini perlu dilakukan guna menjadi rujukan dari Partai Politik untuk menyaring calon Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Bupati dan Walikota di Provinsi Papua Barat Daya, secara khusus di Kabupaten Sorong Selatan.
“Saya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada KPK RI agar segera mengaudit LHKPN mantan penyelenggara Negera baik Sekda maupun Bupati, mantan Anggota DPRD serta mantan Kepala OPD yang akan maju dalam bursa Pemilukada baik Cagub maupun cabup dan calwali sehingga menjadi rujukan untuk Partai politik menyaring mereka dalam penetapan bakal calon,”kata Ferry Onim, dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (2/5/2024).
Dijelaskan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas dasar UU itu maka KPK berwenang untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap semua penyelenggara negara baik aktif maupun mantan penyelenggara negara seperti Eksekutif, yudikatif dan legislatif yang maju dalam bursa Pilgub dan Pilbup serta Pilwalkot.
“Jangan sampai orang – orang menjadi calon adalah mereka yang memiliki masalah, terduga terlibat kasus KKN sehingga akan berdampak terhadap hasil kepemimpinan ketika terpilih sehingga mengorbankan masyarakat terutama di Kabupaten Sorong Selatan,”tegas Onim.
Ferry memaparkan secara khusus di Kabupaten Sorong Selatan, orang cagub harus orang yang bersih dan tidak terlibat pada rezim yang lama sehingga ada perubahan yang merata bagi seluruh masyarakat Sorong Selatan.
“Saat ini Kabupaten Sorong Selatan menjadi kabupaten terburuk, karana banyak kasus – kasus korupsi yang belum berhasil diseret ke pengadilan” ungkapnya.
Tokoh Pemuda Kabupaten Sorong Selatan ini Ferry Onim, berharap agar masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dapat melihat dan memilih figur pemimpin yang baru, yang tidak terlibat dalam rezim lama seperti apa yang masyarakat dirasakan saat ini, sehingga harapan baru yang masyarakat inginkan itu dapat tercapai,” pungkas Onim.
About Author
