Pencaker OAP Demo di Kantor Gubernur PBD Menuntut Agar Penerimaan CPNS Harus 100 Persen Prioritaskan Orang Asli Papua
Para Pencaker OAP saat Demo Damai di depan Kantor Gubernur PBD. Meminta Penerimaan CPNS 100 harus Memprioritaskan Orang Asli Papua ( Foto: Doni Kumuai/Pbdnews)
PBDNEWS.COM, SORONG- Pencari kerja(Pencaker) orang asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa 16/04/2024. Aksi demo tersebut untuk menuntut pemerintah provinsi setempat agar mengakomodasi OAP 100 persen pada penerimaan CPNS.
Aksi damai dengan titik kumpul di depan Taman Sorong City, kemudian massa bergerak sambil berorasi menuju Kantor Pemprov Papua Barat Daya guna menyuararakan aspirasinya.
Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya Jolvyn Kareth dalam orasinya di menjelaskan aksi ini merupakan salah satu bentuk upaya konkret memperjuangkan hak-hak OAP sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus)
“bertepatan dengan penerimaan CPNS pada Mei 2024, maka kami minta pemerintah harus mengakomodir OAP 100 persen,” Tegasnya
Pencaker OAP yang berasal dari enam Kabupaten dan Kota di Papua Barat Daya yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat dan Kota Sorong, menolak dengan tegas pembagian kuota 80 persen dan 20 persen pada penerimaan CPNS.
“Kami menolak pembagian kuota pada penerimaan CPNS 2024, 100 persen harus untuk OAP,” ujarnya.
Menurut dia, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya merupakan perjuangan panjang dari tokoh-tokoh pemekaran, supaya kepenuhan hak-hak masyarakat adat Papua bisa terjawab secara baik dan maksimal.
“Hadirnya Provinsi Papua Barat Daya untuk satu alasan yakni menjawab kebutuhan masyarakat asli, maka pada bagian penerimaan CPNS harus memprioritaskan orang asli Papua 100 persen dan tidak dibagi-bagi,” ujarnya.
Sementara itu dalam aksi tersebut, para Pencaker tidak berhasil menemui Penjabat Gubernur Papua Barat Daya karena sedang menjalankan tugas lain, sehingga Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way menjanjikan untuk menyerahkan aspirasi itu kepada Pj Gubernur pada pada Kamis (18/4/2024).
“Jadi pak gubernur sampai di Sorong itu 18 April 2024, jadi nanti langsung disampaikan kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya,” ujar Pj Sekda
Massa Pencaker Papua Barat Daya tidak menyetujui jika aspirasi itu diberikan kepada Pj Sekda untuk kemudian diteruskan kepada Pj Gubernur.
Aksi damai ini pun mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polresta Sorong Kota sebanyak 80 orang yang dipimpin langsung Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Indra Gunawan.
“Kita menerjunkan 80 personel untuk pengamanan aksi demo damai ini, dan semuanya berjalan aman, lancar dan terkendali,” ucapnya
About Author
