Robert J Kardinal : Kehadiran Provinsi PBD Diharapkan Menjawab Persoalan Pendidikan

PBDNEWS.COM, SORONG – Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong menggelar Workshop Peningkatan Kualitas Penelitian Dosen Pemula Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu penelitian perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat Daya

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari Kegiatan Kemitraan antara DPR RI Komisi X Dengan Direktorat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bertempat di Rylich Panorama Hotel Kota Sorong Jumat, (21/07/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Perwakilan Papua Barat, Robert J Kardinal menyatakan bahwa workshop yang di gelar Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong sangat penting untuk kemajuan pendidikan di Papua pada umumnya.

“Kegiatan workshop Penelitian ini sangat penting, kita ketahui bahwa kemajuan suatu bangsa itu ada pada Ilmu Pengetahuan riset dan teknologi, (IPTEKnya) ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat, Robert J Kardinal.

Robert J Kardinal menjelaskan bahwa persoalan yang mendasar di tanah Papua adalah pendidikan, untuk itu dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dapat mengatasi persoalan tersebut.

Disebut Anggota Komisi X DPR RI Dapil Papua Barat, meski negara sebelumnya telah memberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 dan Perubahannya tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua . Dimana di dalamnya telah di sahkan anggaran sebesar 30 persen untuk Pendidikan, namun di katakan Robert Kardinal, kenyataan sekitarnya hanya realisasinya sekitar 15 persen yang diperuntukan untuk pendidikan di tanah Papua.

“Persoalan pendidikan adalah persiapan yang sangat mendasar di tanah Papua, mulai dari kekurangan guru, hingga sarana penunjang lainnya, walaupun undang-undang Otsus mengatur dana 30 persen untuk untuk pendidikan, namun kenyataannya sekitar 15 persen,” ujar Politisi senior Partai berlambang beringin itu.

Kegiatan Workshop tersebut menghadirkan narasumber yang juga sebagai peneliti profesional dari Universitas ternama di Jakarta, seperti Peneliti Universitas Atma Jaya, Peneliti Universitas Brawijaya, Peneliti Universitas Guna Dharma. Giat workshop tersebut di hadiri para dosen perguruan tinggi di se Kota dan Kabupaten Sorong.